Jumat, 30 Juli 2010

Berita Pantura dari Media

Puluhan Aparat Segel Bilik Karaoke

  • Sempat Terjadi Adu Mulut
KUDUS - Polisi Pamong Pradja Kabupaten Kudus pada Rabu (28/7) malam akhirnya menyegel bilik karaoke di tiga kafe, yakni Texas, Star, dan Golden King. Aparat sebenarnya juga akan melakukan hal serupa pada tujuh kafe lainnya.
Hanya saja, kegiatan tersebut disinyalir telah bocor, sehingga saat petugas mendatangi tempat tersebut, hanya menemukan kafe yang tertutup rapat.
Kedatangan belasan anggota Pol PP di tempat tersebut juga disertai aparat keamanan dari Polres dan Kodim.
Tak hanya itu, perwakilan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang selama ini sering menyuarakan penolakan terhadap usaha karaoke, juga mengikuti kegiatan itu hingga selesai.
Berdasarkan pengamatan Suara Merdeka  yang mengikuti kegiatan tersebut, belasan bilik karaoke disegel dengan cara memasang pita ”Polisi Pamong Pradja Line” di depan pintu. Saat penyegelan berlangsung, beberapa pengelola karaoke hanya menyaksikan tanpa dapat mencegahnya. Hanya saja, beberapa di antaranya sempat terlibat adu mulut dengan petugas.
”Bila segel tersebut dirusak, kami akan melaporkan ke kepolisian,” kata Kepala Seksi Penegakkan Perda Pol PP, Jhony Dwi.
Sebelumnya, aparat sudah memberikan batas waktu hingga tanggal 24 Juli untuk menghentikan usaha karaoke. Hanya saja, setelah batas waktu tersebut berlalu, disinyalir sejumlah pengelola masih tetap menjalankan usaha tersebut.
Kafe Tetap Jalan Ditegaskan Jhony, penyegelan dilakukan pada bilik karaoke saja. Adapun untuk karaoke dalam bentuk hall masih diperbolehkan. Sedangkan untuk usaha kafenya sendiri, masih dapat dilanjutkan oleh pemiliknya. 
”Kalau untuk kafe sendiri tentu tidak ada masalah,” ungkapnya.
Terkait penyegelan tersebut, pengelola Texas kafe, Ali Basha, kepada sejumlah awak media menyatakan keberatannya dengan aksi petugas tersebut.
Menurutnya, bila saat dilakukan penyegelan ada aktivitas karaoke, tentu dapat dimaklumi. Hanya saja, saat tindakan tersebut berlangsung sama sekali tidak ada aktivitas usaha karaoke. Satu hal lagi, bila kafe karaoke ditutup tentu akan berdampak pada kelangsungan hidup sejumlah karyawannya.
”Saya sangat keberatan dengan penyegelan itu,” imbuhnya.
Di dua kafe lainnya, juga sempat terjadi adu argumen antara petugas Pol PP dan pengelolanya. Pada umumnya, mereka merasa keberatan bila kebijakan tersebut diberlakukan. (H8-42)

Bang Jali Dikeluarkan dari Tahanan

KUDUS - Majelis hakim yang menyidangkan perkara dugaan korupsi proyek normalisasi dan perbaikan Kali Gelis, siang kemarin mengabulkan keberatan dakwaan atau eksepsi yang dilayangkan terdakwa, Akhmad Sanjali.
Terkait hal itu, siang kemarin kontraktror yang akrab dipanggil Bang Jali tersebut dapat meninggalkan tahanan yang sudah beberapa pekan dihuninya. Hanya saja, perkara yang membelitnya masih akan terus diproses.
Hal itu terungkap pada sidang lanjutan Kali Gelis di Pengadilan Negeri Kudus, siang kemarin. Pada kesempatan itu, persidangan mengagendakan pembacaan putusan sela oleh majelis hakim.
Menurut Eko Aryanto SH, Humas PN Kudus yang juga anggota majelis hakim yang menyidangkan kasus itu, salah satu pertimbangan majelis mengabulkan eksepsi terdakwa, karena materi dakwaan JPU kabur. Seharusnya jika dalam dakwaan proyek dikatakan fiktif, maka kerugian yang terjadi seratus persen dari nilai proyek. Tetapi dalam dakwaan disebutkan kerugian akibat pengalihan proyek  Rp 210 juta.
Terpisah Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Kudus, Edi Handoyo kepada wartawan membantah jika dalam dakwaannya menyebutkan proyek tersebut fiktif. Menurut dia, di dalam dakwaan pihaknya tidak pernah mengatakan proyek fiktif. ”Yang ada pengalihan proyek tidak prosedural, sehingga mengakibatkan kerugian negara sesuai audit BPKP,” imbuhnya. (H8-32)

Kamis, 29 Juli 2010

Kabar Kudus,Pati, Jepara, Rembang, Demak, Purwodadi

Diwacanakan Jalur Rel Semarang-Rembang
KUDUS - Membeludaknya jumlah transportasi, baik sepeda motor maupun mobil membuat jalur tansportasi terancam kemacetan. Ditambah lagi, kebijakan pemerintah akan transportasi masih timpang. Jalur yang potensial untuk terjadinya kemacetan itu adalah jalur pantura.
Untuk mengatasi kemacetan itu, jalur rel dinilai cukup efektif, sayangnya pemerintah kurang memperhatikan. Terbukti, tidak sedikit jalur rel yang telah mati dan ditumbuhi pemukiman. "Seperti di Kudus - Rembang ini sudah selayaknya dua jalur. Karena jika di setiap ada kemacetan di satu titik di Kudus atau di Pati, maka kemacetan panjang akan terjadi," kata Peneliti Transportasi dan Dosen Fakultas Teknik UNIKA Soegijapranata Semarang, Ir Djoko Setijowarno MT, dalam Lokakarya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sarana dan Prasarana oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Fakultas Ekonomi UMK, kemarin (28/7).
Meskipun jalan pantura Jawa tersebut dibangun terus menerus, namun keadaan jalannya cepat mengalami kerusakan. Hal ini dikarenakan tidak adanya jalur khusus antara mobil bermuatan dengan pengendara sepeda motor. "Untuk solusinya jalur rel untuk bisa diaktifkan kembali. Baik untuk muatan barang maupun transportasi bersama lainnya yang lebih murah," tegasnya.
Selain itu, terkait dengan semakin minimnya bahan bakar minyak, dia menilai jalur rel menjadi solusi terbaik. Hal ini menyusul selain kereta api dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan, juga kerusakan jalan beraspal. Karena hingga kini masih ditemukan banyak kendaraan bermuatan yang melebihi tonase, namun tetap tidak ada penindakan.
"Wacana ini meskipun masih terlalu berat untuk direalisasikan, namun kami yakin perputaran transportasi itu akan terjadi. Karena 23 tahun lagi, ketersediaan bahan bakar minyak akan terancam habis," bebernya.
Selain itu, terkait dengan rencana tersebut, dapat memberikan dampak positif dalam perkembangan pariwisata di Jateng. "Ini bisa dikembangkan di Kudus hingga Rembang. Selain itu, juga Semarang - Rembang. Dan, kereta apinya tidak lagi kereta api seperti biasanya, namun kereta api yang modern sehingga masyarakat bisa memilihnya layaknya di Solo - Jogja," tandasnya. (bam/rus)


Sebanyak 2040 Guru Wiyata Bhakti Diberi Dana Kesra
Sebulan Dapat Rp 150 Ribu, Dipotong Pajak 5 Persen
Para guru berstatus wiyata bhakti, kesejahteraannya memang belum sepenuhnya mendapat perhatian. Masih diperlukan berbagai upaya, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Salah satunya dengan memberikan bantuan kesejateraan.
DANA Kesra akan kembali dibagikan kepada guru wiyata. Nantinya sebanyak 2040 guru yang mengabdi untuk mengajar TK hingga SMA di Kabupaten Grobogan, akan menerima dana Kesra. Rinciannya setiap bulan mereka menerima Rp 150 ribu yang dikalikan tujuh bulan atau sebesar Rp 1.050.000, serta dipotong pajak lima persen.
Dalam setahun, Dinas Pendidikan Grobogan memberikan Dana Kesra sebanyak 13 bulan. ''Gaji tersebut tidak diterima secara penuh, karena dipotong pajak lima persen yang memang sudah menjadi kewajiban mereka,'' kata Sekretaris Disdik Wayan Srinatha Darmawan didampingi Kasubag Keuangan H Moch Amin, kemarin.
Sumber Dana Kesra ini datang dari provinsi untuk guru wiyata bakti yang telah malaksanakan pengajaran minimal 18 jam dalam seminggu. Syarat selanjutnya, guru yang mendapat dana ini khusus bagi mereka yang memiliki ijazah kependidikan.
Pembagian sendiri telah direncanakan selama empat hari. Yang telah dimulai Senin (26/7) hingga Rabu (28/7) bagi guru SD yang telah dibagi hari pembagian dengan wilayah kecamatannya. Bagi guru SMP dan SMA akan diberikan Kamis (29/7).
Dalam pelaksanaannya, pembagian dana kesra ini sedikit tersandung dengan masalah pendataan. Salah satunya, bagi guru yang mengajar di beberapa sekolah, diwajibkan memperoleh keterangan dari UPTD Disdik kecamatan setempat.
''Jika ditemukan ada guru yang mengajar di satu sekolah kurang dari 18 jam sepekan, kami menganjurkan agar menambah jam mengajar di sekolah lain. Hal ini dilakukan agar bisa mencapai minimal 18 jam pengajaran. Untuk itu mereka harus mendapatkan Surat Keputusan Proses Belajar Mengajar (SKBM) dari kepala sekolah,'' jelasnya.
Saat ini tidak hanya dana kesra yang dibagikan, tunjangan fungsional bagi 485 dari 1.300 guru GTT juga mulai dicairkan, yang besarnya Rp 220 ribu tiap bulan. Adapun syarat, mereka telah mengajar selama 24 jam sepekan. Selain itu guru tersebut harus memiliki Nomor Unik Tenaga Pendidik dan kependidikan (NUPTK). ''Dana dari pusat tersebut langsung ditransfer ke rekening penerima,'' tambahnya. (mg7)


Menjelang Dandangan Kawasan Rawan Macet akan Bertambah

Dandangan memang belum dimulai. Namun, beberapa pedagang dari luar kota sudah pada datang. Seperti penjual gerabah maupun barang kerajinan lainnya. Mereka bahkan sudah menggelar dagangannya di luar areal Dandangan kelak. Keberadaan mereka, dikhawatirkan akan menyebabkan kemacetan saat Dandangan digelar.
AREAL di mana Dandangan digelar, yakni salah satunya di Jalan Sunan Kudus, dikenal sebagai daerah padat lalulintas. Karena itu, keberadaan Dandangan nanti, dipastikan akan menambah daerah rawan macet. Lebih-lebih, banyak para pedagang yang menggelar dagangannya di jalan menuju areal Dandangan.
Menurut Abi Wibowo kepala seksi pedagang kaki lima (PKL) pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus, saat ini sudah ada 160 PKL yang sudah mendaftar. Diperkirakan jumlah tersebut akan terus mengalami peningkatan hingga beberapa hari kedepan. Namun, sejauh ini, hal yang dikhawatirkan pihaknya adalah soal kemacetan di areal Dandangan.
"Prediksi kita kawasan rawan macet akan bertambah sejauh ada pedagang yang berjualan," jelasnya.
Menurutnya, sebagai contoh pedagang yang saat ini sudah menggelar dagangannya di depan Pasar Jember. Daerah tersebut merupakan kawasan larangan untuk berdagang. Tetapi puluhan pedagang saat ini sudah menggelar dagangannya di sepanjang jalan tersebut. Hal itulah yang diperkirakan akan menjadi salah satu penyebab kemacetan saat Dandangan tiba.
Mas'ud, salah seorang pedagang kerajinan yang berda di kawasan Pasar Jember menyatakan, pihaknya memang tidak mendaftar pada panitia Dandangan. Sebab, dirinya hanya pedagan kecil, yang tidak mempunyai penghasilan besar. Tujuannya menjajakan berbagai kerajinan tersebut hanya untuk ikut berpartisipasi pada pesta Dandangan tersebut.
"Kami memang tidak mendaftar ke panitia, karena kami tidak mampu bila harus membayar sewa tempat," ungkapnya.
Dengan kondisi itu, dirinya berharap pengertian pemerintah, khususnya yang bagi pedagang yang berada di kawasan tersebut agar diperbolekan berjualan. Karena tujuannya berjualan hanya selama Dandangan berlangsung. Selain itu, dirinya juga tidak mendirikan tenda sebagaimana yang berada di kawasan Jalan Sunan Kudus. (yat/rus)
 

101 Kasus Korupsi Rugikan Jateng 141 Miliar

  • Kejaksaan Dan Kepolisian Minim Prestasi
Semarang, CyberNews. Selama semester pertama (Januari-Juli) 2010, kejaksaan dan  kepolisian di Jawa tengah telah menangani 101 kasus korupsi. Total kerugian  keuangan negara yang ditimbulkan sebesar Rp.141.395.978.813.
Hasil monitoring tersebut diumumkan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah. “101 kasus korupsi itu yang  telah masuk tahap penyidikan, persidangan, maupun yang telah divonis pengadilan negeri, “kata Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, Rabu (28/7).
Rinciannya, 46 kasus di penyidikan, 27 kasus proses persidangan, dan 28 kasus  telah diputus  pengadilan negeri. Sementara dari segi lembaga, pihak kejaksaan  menangani 85 kasus sedangkan kepolisian hanya 15 kasus. 1 lainnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dari 101 kasus korupsi tersebut, telah 207 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 45 diantaranya telah mendapat vonis dari pengadilan negeri. Satu terdakwa divonis penjara antara 0 - 11 bulan, 26 terdakwa divonis antara 1 -  2, 9 tahun  dan 10 terdakwa divonis lebih dari 3 tahun. Selain itu, terdapat 4 orang divonis  bebas.
Adapun untuk persebaran kasus korupsi, Kota Semarang menjadi daerah terkorup  dengan 7 kasus korupsi yang semuanya ditangani kejaksaan. Menyusul Wonosobo  dengan 6 kasus (5 kejaksaan, 1 kepolisian, Klaten 5 kasus (kejaksaan) dan Kab.  Tegal 5 kasus (kejaksaan).
Eko menyimpulkan, meskipun secara kuantitas kasus yang ditangani cukup banyak,  namun baik kejaksaan maupun kepolisian disebutnya minim prestasi. Kejaksaan  misalnya. Dari 85 kasus  yang ditangani, sebagian besar adalah kasus dana  bantuan sosial (bansos) sebanyak 17 kasus dan kasus Anggaran Dana Desa (ADD)  sebanyak 11 kasus.
Begitu juga dengan kepolisian dimana belum ada kasus besar yang ditangani.  “Mereka hanya berani menangani kasus kelas teri, terkesan tebang pilih dan tak  berani menyentuh kasus yang melibatkan kepala daerah, anggota dewan dan pejabat  yang berpengaruh,” tegasnya.
Oleh karena itu KP2KKN menuntut pihak Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah  Jawa Tengah untuk segera memprioritaskan penanganan perkara korupsi. “Terutama  dari aspek kualitas, terkait jumlah nilai kerugian negara, sektor, dampak
korupsi yang ditimbulkan bagi masyarakat dan aktor yang terlibat,” tandasnya.
( Anton Sudibyo /CN26 

Bantuan Desa Disinyalir Tak Tepat Sasaran 

Semarang, CyberNews. Guna menunjang program Gubernur Bibit Waluyo, Bali Ndesa Mbangun Desa, Pemprov Jateng mengucurkan bantuan sebesar Rp 100 juta per desa. Tidak semua mendapatkan, karena bantuan hanya diberikan bagi desa yang dinilai berkembang sehingga diharapkan mampu menjadi penyangga bagi desa di sekitarnya.

Meski demikian, pemberian bantuan tersebut mekanismenya disinyalir kurang tepat sasaran. Pasalnya berdasar temuan kalangan DPRD Jateng di masa reses, ada desa dengan kategori tertinggal namun mendapatkan alokasi tersebut.
Anggota Komisi A, Abdul Azis menyatakan pihaknya telah melakukan penelusuran ke daerah, yakni Kabupaten Rembang, Pati, Brebes, dan Kudus. Di Rembang, lanjutnya, ada dua desa tertinggal yang mendapatkan alokasi bantuan itu. "Kalau sasarannya saja sudah tidak tepat, dikhawatirkan efektivitas program bantuan desa justru akan terganggu," katanya.
Politikus PPP itu mensinyalir, ada oknum pemerintahan daerah yang turut "bermain" dalam proses penentuan desa yang mendapat alokasi. Karena terlalu dipaksakan, desa tertinggal yang seharusnya tidak mendapat bantuan justru menerima kucuran dana.
Menurutnya, Pemprov Jateng seharusnya tidak hanya menerima data dari tingkat bawah melainkan juga melakukan pengecekan langsung ke lokasi. "Jadi akan bisa dilihat, sebuah desa itu kriterianya berkembang atau tertinggal," katanya.
Sementara Anggota Komisi A lainnya, Wahyudin Noor Ali berharap aturan pemberian dana dilaksanakan secara konsisten agar pemberian bantuan benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, ketidaksiapan aparatur desa atas bantuan dana sebesar itu dikhawatirkan bisa berdampak hukum. Politikus PAN itu mengaku telah menerima informasi dari beberapa konstituennya dimana tak sedikit kepala desa maupun aparatur yang justru terbelit persoalan hukum karena penggunaan uang tak sesuai peruntukannya.
"Jangan sampai karena
Korupsi PengadaanTanah Pengadilan Agama Blora ,BPKP Temukan Kerugian Negara Rp 1,3 M
Semarang, CyberNews. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,356 Miliar. Kerugian tersebut diketahui dari hasil audit investigatif kasus dugaan korupsi pengadaan tanah  Pengadilan Agama Blora tahun 2008. "Kami dapati kerugian negara pada kasus ini 1,356 Miliar rupiah. Laporan hasil audit sedang proses jilid, dan segera kita serahkan ke Kejari Blora untuk dapat diproses lebih lanjut," kata Kepala Perwakilan BPKP Jateng, Mochtar Husein, didampingi Kabid Investgasi Sumitro Ratmo, Rabu (28/7).
Sumitro menjelaskan pihaknya memulai audit kasus tersebut pada 12 Mei lalu. Pada 3 Mei BPKP dan Kejari Blora melakukan ekspose yang didapati kesimpulan bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Pengadaan tanah Gedung Pengadilan Agama Blora sendiri mendapat bantuan anggaran dari dana DIPA APBN sebesar Rp 2,239 Miliar. Lokasi lahannya sebenarnya sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA). Namun panitia pengadaan tanah masih mencari lahan lain. Mereka mengumumkan bahwa luas tanah yang dibutuhkan antara 5 ribu sampai 7 ribu meter persegi (m2) dengan harga Rp 300 ribu/m2. Muncul tiga penawaran dengan luas 7.465 m2, 7.110 m2 dan terakhir 4.270 m2. Harganya berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu/m2.
Rupanya, panitia ternyata justru memilih tanah dengan luas paling sempit namun dengan harga paling tinggi. Penawaran awal oleh calon pemenang sebenarnya Rp 500 ribu/m2. Namun setelah proses negosiasi akhirnya turun menjadi Rp 472 ribu/m2. Alhasil anggaran dari DIPA pun kurang sehingga diusulkan tambahan. Alasan yang dipakai, saat proyek pengadaan tanah ini diusulkan pada tahun 2007, anggaran yang diketok Rp 2,239 miliar dengan harga tanah Rp 300 ribu/m2.
Penghitungan audit, menurut Sumitro berdasarkan realisasi pembayaran tanah sebesar Rp 2,242 Miliar dikurangkan dengan harga pasar wajar pada lokasi tersebut dengan memperhatikan NJOP Rp 886 juta. "Sehingga kerugian negara pada kasus ini Rp 1,356 M," tegas Sumitro.
( Anton Sudibyo /CN14 )
ketidak tahuan aparatur mengelola laporan keuangan justru berujung pada ranah hukum. Pengawasan penggunaan dana harus diperketat," terangnya.
Angka desa berkembang masih sangat banyak, mencapai 4.613 desa atau 71,44% dari total desa di Jateng sebanyak 6.457 desa. Sejak pemberian dana bagi desa berkembang mulai dikucurkan, hingga kini baru 825 desa saja yang teralisasi. Pada tahun anggaran 2009, Pemprov Jateng mengalokasikan Rp 8,25 miliar untuk 350 desa. Sedangkan di tahun 2010 ini, ditargetkan sebanyak 475 desa menjadi penerima bantuan.
( Saptono Joko Sulistyo /CN13 )

- Keluhkan Kerusakan Jalan
Terperosok Lubang Jalan, Truk Terguling
image Grobogan, CyberNews. Sebuah truk bermuatan kertas dengan nopol K 1596 JB terguling di jalan Untung Suropati Purwodadi, Kamis (29/7) sekitar pukul 15.30 WIB.
Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kendaraan lain yang akan melintas terpaksa antri satu persatu karena posisi truk memakan lebih dari separuh badan jalan.
Truk yang handak menuju Kudus dari Solo tersebut terguling setelah terperosok lubang jalan yang cukup lebar. "Saya tidak bisa memilih kearah mana harus menghindari lubang itu karena lubangnya sangat lebar dan dalam, serta terdapat di sisi kanan dan kiri. Bahkan hampir saja tadi menindih sepeda motor dari arah berlawanan, untung pengendaranya langsung tancap gas," kata sopir truk naas tersebut, Aprianto (25) warga Desa Kelopoduwur, Blora, Kamis.

Senin, 26 Juli 2010

SD DI GONDOSARI BELUM PERLU DIMERGER, Jum'at , 23 Jul 2010



Kepala Bagian Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharga Kabupaten Kudus, Didik Hartoko mengatakan, minimnya jumlah peserta didik kelas I di SD Negeri Gondosari VI, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, belum perlu dimerger karena jarak sekolah ini dengan sekolah lain cukup jauh.

Selain itu, jumlah total semua siswa di sekolah ini cukup banyak, yakni mencapai 88 orang. Bahkan, jumlah siswa di sekolah lainnya ada yang lebih sedikit dari jumlah tersebut. Hal itu dikatakannya, Kamis 22 Juli 2010.
Ia mengatakan, alasan sebuah sekolah harus dimerger, di antaranya karena jumlah siswanya minim dan sekolahnya juga akan gulung tikar, serta lokasi sekolah juga berdekatan dengan sekolah lain yang setingkat.
Jika jarak sekolah satu dengan sekolah yang akan dimerger cukup jauh, tentu menyulitkan siswanya. Terkait dengan minimnya jumlah siswa baru kelas I SD Gondosari VI, menurutnya, disebabkan karena jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut terbatas.
Tapi, pada tahun ajaran sekolah mendatang dipastikan jumlah anak yang akan masuk SD lebih dari jumlah yang ada saat ini.
Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, jumlah siswa yang masuk ke SD memang terbatas. Sementara, murid di taman kanak-kanak (TK) yang dipastikan tahun ajaran baru sekolah mendatang akan masuk ke SD, jumlahnya cukup banyak.
Adapun jumlah sekolah SD yang ada di Kecamatan Gebog, sebanyak delapan sekolah dengan jarak bervariasi.
Dijelaskannya,, jumlah SD di Kudus yang dimerger, meliputi SD 03 Sidorekso dengan SD 01 Sidorekso, SD 03 Rendeng dengan SD 04 Rendeng, SD 03 Dersalam dengan SD 02 Dersalam, SD 04 Klumpit dengan SD 01 Klumpit, dan SD 06 Karangmalang dengan SD 02 Karangmalang.
 

18 RANPERDA DITETAPKAN MENJADI PERDA, 21 Jul 2010



Dalam sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Kudus, Selasa 20 Juli 2010, sebanyak 18 ranperda telah disahkan menjadi perda dari 19 ranperda yang dibahas.

Ada tiga pansus yang membidangi ranperda tersebut. Yakni pansus I yang membahas ranperda tentang wajib belajar 12 tahun, pengelolaan barang milik daerah, irigasi serta sumbangan pihak ketiga kepada daerah.
Kemudian pansus II yang membahas ranperda tentang pencabutan beberapa peraturan daerah Kabupaten Kudus tentang retribusi daerah selain yang diatur dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi pelayanan persampahan / kebersihan, ijin usaha jasa konstruksi, pendirian lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Kudus serta retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
Sedangkan Pansus III, membahas ranperda tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran serta pajak penerangan jalan.
Dalam paparanya di sidang paripurna, ketua pansus III Ali Ikhsan mengatakan, Pansus III dapat menerima dan menyetujui delapan ranperda secara final dari sembilan ranperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Sedangkan ranperda tentang pajak hiburan telah dilakukan pembahasan, namun dengan berbagai pertimbangan diantaranya terkait adanya tempat karaoke yang tidak ada pelarangan yang jelas dalam ranperda tersebut, maka dikembalikan kepada bupati guna dilakukan kajian lebih lanjut untuk kesempurnaan ranperda tersebut.
Untuk itu, pansus III menyarankan, ranperda tentang pajak hiburan agar disempurnakan dengan melakukan kajian lebih lanjut sesegera mungkin guna dibahas pada tahun 2010 ini.
Kemudian, pasal – pasal dalam ranperda yang mengamanatkan mengenai hal – hal yang belum diatur dalam ranperda yang meliputi penetapan, pemungutan, tata cara pembayaran dan penagihan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi agar secepatnya ditetapkan, dengan tetap mempertimbangkan sisi filosofis, sosiologis dan yuridis secara cermat dan teliti sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.

Maraknya Peredaran Obat Dijual bebas di Pasaran ,Waspadai Obat Palsu dari Tepung

Masyarakat diminta untuk waspada terhadap obat yang akan diminum. Karena banyak obat palsu yang beredar di masyarakat. Biasanya kandungannya terbuat dari tepung. Hah...?

ADANYA peredaran obat palsu diungkapkan kasi Pelayanan Masyarakat BPOM RI Semarang, Bambang Suryadi, saat bertatap muka dengan para pengusaha, penjual obat, dan manajemen swalayan di Kabupaten Kudus, Kamis lalu (22/7) di Hotel Salam Asri. "Jadi harus hati-hati. Baik masyarakat atau apotik dan penjual obat harus betul-betul memperhatikan kondisi obatnya," ujarnya.

Kewaspadaan memang harus dimiliki para penjual obat dan apotik. Karena, merekalah yang memperjualbelikan obat. Antisipasi supaya tidak tertipu obat palsu, harus memilih distributor atau sumber yang resmi. "Perhatikan betul-betul bukti tanda pembeliannya. Karena di sanalah dapat dicek apakah obat itu palsu ataukah tidak," tambahnya.

Rata-rata obat yang sering dipalsukan adalah obat-obat yang laris di pasaran atau fast moving. Dari pantauannya setahun lalu, ada sekitar 55 item obat palsu yang ditemukan. Di antaranya berjenis antibiotik, ponstan, analgesik, dan anti diabetes. "Obat ini biasanya hanya berupa tepung. Dan masyarakat seringkali tertipu karena mereka memiliki merek yang hampir sama," ujarnya.

Selain obat palsu, keluhan masyarakat juga sering terjadi pada obat-obat kedaluarsa. Banyak yang menemukan obat dengan masa expired yang sangat mepet bahkan sudah habis masa konsumsinya.

"Ada beberapa praktik yang ternyata membuat keberadaan obat kedaluarsa masih beredar di masyarakat. Yakni, adanya oknum yang sengaja menghapus tanggal kedaluarsa yang tertera pada bungkus aslinya. Parahnya lagi, selain menghapus mereka juga kemudian mencantumkan tanggal kedaluarsa yang tidak sesuai," bebernya.

"Dari situlah kita harus hati-hati memperhatikan obat kita. Masyarakat juga diharapkan untuk tepat dosis," tandasnya.

Di mana, imbuhnya, ukuran dosisnya harus disesuaikan dengan penyakit yang diderita. Seperti obat antibiotik, dalam aturan pemakaiannya harus dihabiskan. Sebab, ini berkaitan dengan resistensinya sebuah penyakit. "Obat jika tepat sasaran nantinya sembuh. Tapi kalau tidak pas akan menimbulkan racun. Sebagaimana logo ular dan gelas, yang menandakan obat akan menjadi obat atau racun, disesuaikan penggunaannya," ucapnya.

Supaya tepat penggunaan, maka masyarakat diharapkan tidak mengonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, tidak mengonsumsi obat yang expired, tanpa izin, edar, rusak, di bawah standar, dan palsu.

"Jangan membeli obat di sembarang tempat atau sarana yang tidak berhak. Tanyakan kepada paramedis manakala menemui obat yang meragukan. Serta perhatikan riwayat alergi," sarannya. (hil/rus)

Minggu, 25 Juli 2010

Awas Penculikan akhir-akhir ini Sering Terjadi ..Motivasinya dalam Penyelidikan ?

KUDUS-Masyarakat Kudus harus semakin waspada terhadap setiap upaya penculikan terhadap anak-anak. Pasalnya, sekarang ini makin marak saja hal tersebut terjadi.

Kasus upaya penculikan dialami Erliana Kristanti, 7, warga Dukuh Kulon Kali, Desa Cranggang, Kecamatan Dawe. Bocah kelas dua SD 4 Cranggang itu, hampir saja menjadi korban penculikan yang dilakukan beberapa orang yang menggunakan sebuah mobil Panther warna merah dengan nomor polisi (nopol) depan H. Kejadiannya terjadi pada Kamis (15/7) lalu.

Korban yang merupakan anak kedua pasangan Karsini, 37, dan Kamin, 38, itu mengaku, akan diajak pergi pelaku ke Colo. Saat itu, korban baru pulang sekolah. Sang pengendara mobil sebelum mengajak pergi, menawari Erliana permen jika mau diajak ke Colo.

Menurut ibu Erliana Karsini, menceritakan jika saat itu anaknya berjalan kaki bersama seorang teman satu kelasnya. "Waktu itu anak saya berjalan kaki hendak pulang ke rumah. Namun, sekitar 500 meter dari sekolahan, tiba-tiba ada sebuah mobil Panther warna merah dengan nopol H, berhenti di samping anak saya," ujarnya saat ditemui kemarin.

Setelah itu, salah seorang penumpang mobil turun dan menghampiri korban. Tiba-tiba mereka menawari permen kepada korban dan mengajaknya masuk ke dalam mobil tersebut. Melihat hal itu, baik korban maupun temannya, langsung menolaknya dan lari sekencang-kencangnya. "Saat itu, teman anak saya langsung lari. Sedangkan anak saya langsung dicegah oleh pelakunya dengan alasan mau diajak ke Colo," katanya.

Karsini mengatakan, saat itu tangan kiri anaknya dipegang pelaku. Untungnya korban langsung secara reflek menggigit tangan pelaku, sehingga genggamannya terlepas. "Anak saya langsung lari sekuat tenaga," ujarnya.

Mengetahui korbannya lari, pelaku langsung mengejarnya dan mencarinya. Korban juga sempat menggedor-gedor pintu rumah orang, namun ternyata rumah tersebut tidak ada penghuninya. "Sehingga anak saya langsung lari lagi menuju ke rumah. Karena kebetulan kejadian tersebut hampir dekat dengan rumah kami," jelasnya.

Akibat peristiwa itu, korban sempat trauma dan memutuskan tidak berangkat sekolah selama dua hari. Terlebih lagi, korban trauma dan takut apabila ditemui dengan orang yang tidak dikenal. "Pada waktu kejadian berlangsung, jalan Desa Cranggang sangatlah sepi. Sehingga tidak ada satupun orang yang tahu mengenai kejadian tersebut," katanya.

Erliana sendiri membenarkan apa yang dikatakan ibunya itu. Dia mengaku, jika di dalam mobil, terdapat lima orang. "Sopirnya sendiri sepengetahuan saya seorang perempuan," katanya.

Dikatakan Erliana, penumpang mobil yang turun itu adalah seorang laki-laki agak tua, berambut putih, dan memakai jaket hitam pada saat itu. "Setelah tangannya saya gigit, saya langsung lari. Tapi dikejar sama orang itu. Tapi dia kemudian terpeleset dan jatuh sehingga tidak bisa menangkap saya. Kemudian dia masuk lagi ke mobil. Saya tidak kenal sama sekali dengan orang-orang itu," tuturnya.

Sementara itu, guru SD 4 Cranggang Supriyadi, mengatakan bahwa dari penuturan beberapa warga sekitar, sebelum adanya kejadian itu, mobil tersebut sudah berkeliling desa. Bahkan sempat berhenti di salah satu jalan di Desa Cranggang.

"Mengetahui adanya kejadian itu, besoknya kami langsung menyuruh siswa yang rumahnya jauh untuk diantarjemput. Karena khawatir kejadian itu akan terulang kembali," ujar pria yang juga mantan kepala sekolah tersebut.

Dia menambahkan, kejadian seperti itu sebelumnya juga hampir dialami siswanya yang lain. "Dulu sempat ada siswa kami yang ditunggui orang tak dikenal di depan pintu gerbang sekolahan. Bahkan sempat ke rumah siswa dan mengatakan bahwa siswa tersebut akan mendapatkan sesuatu darinya," ungkapnya.

Beredar juga kabar jika upaya penculikan juga terjadi di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, kemarin (24/7). Kali ini, pelakunya menyaru sebagai penjual mainan. Korban sendiri saat itu sedang berjalan dengan tiga orang lainnya. Sang pelaku menyambar satu orang di antara anak-anak itu, namun bisa lolos setelah meronta dan meminta bantuan masyarakat setempat. Hanya saja, sejauh ini kabar tersebut belum dapat dikonfirmasikan kebenarannya. (lil/mer)

 

Rabu, 21 Juli 2010

Awal Agustus Rusunawa Mulai Dihuni

image Kudus,  Setelah dilakukan koordinasi internal pada bidang pengelolaan rumah susun sewa sederhana (rusunawa), yang berada di Desa Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwungu Kudus, rencananya awal Agustus mendatang akan dilakukan penghunian awal. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kabupaten Kudus, Ir Hari Triyoga MM kemarin mengatakan, rusunawa segera dihuni pada Senin (2/8). "Dari daftar yang kami catat, jumlah penghuni pertama adalah 20 kepala keluarga, dan diperkirakan nantinya akan bertambah," katanya.
Pada awal penghunian nantinya, pihaknya akan menyelenggarakan peresmian kecil bersama sejumlah penghuni dan para pendaftar yang belum mengembalikan formulir. "Ini dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan penghuni rusunawa," ujarnya.
Sebagai upaya persiapannya kini pihaknya masih melaksanakan pembangunan sarana penunjang berupa jembatan penghubung dua blok bangunan, dan pagar pengaman yang berada dibagian belakang bangunan rusunawa, dengan perincian biaya untuk pagar berasal dari APBD I dengan total biaya Rp 250 juta, dan untuk jembatan penghubung dari APBD II dengan biaya Rp 80 juta. "Diperkirakan pada bulan pekerjaan pembangunan sarana penunjang dapat selesai dan bisa segera dimanfaatkan," katanya
Mengenai target penghunian, pihaknya menjelaskan, memang sampai saat ini belum bisa memenuhi target, yang semula direncanakan 192 kepala keluarga. "Dan untuk tahun ini target yang akan dicapai sebanyak 100 kepala keluarga, dan kami membuka peluang bagi wirausaha untuk dapat memanfaatkan lahan halaman yang kosong untuk dijadikan kios atau toko untuk berjualan, tentunya dengan sistem sewa," tandasnya.
( Ruli Aditio /CN14 )

Soal Penonaktifan Masih Tunggu Kajian Asisten I dan III pemkab. Kudus

SEMENTARA itu, dua pejabat Pemkab Kudus yang telah menjadi terdakwa dugaan proyek fiktif normalisasi Sungai Gelis di Dukuh Besito Kauman Desa Besito, Kecamatan Gebog, yakni kepala Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM, Arumdyah Lienawati dan kabid Perawatan Pengairan Istianah, statusnya masih aktif sebagai pejabat di lingkungan pemkab.

Hal itu ditegaskan Bupati Kudus Musthofa usai penyerahan bantuan atau hibah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus sebesar Rp 375.500.000 untuk dana kematian dan lima organiasasi sosial kemasyarakatan di Ruang Garuda Pendapa Kabupaten Kudus, kemarin (21/7). Menurutnya, dirinya masih menunggu hasil kajian dari Asisten I dan III.

"Kami memang belum memutuskan untuk menonaktifkan pejabat yang masih menjalani proses hukum, karena saya belum mendapatkan hasil kajian oleh tim," tegasnya.

Musthofa mengaku sejauh ini tidak ada kendala dalam proses pelayanan masyarakat dan tugas lainnya. Hal ini menyusul jika ada tugas keluar kota yang harus tidak boleh diwakilkan, prosedur persidangan dan lainnya tetap dijalankan sesuai dengan aturan.

"Sejauh ini tidak ada persoalan, dan jika keduanya melakukan tugas ke luar, ya meminta permohonan izin ke Pengadilan Negeri Kudus, " katanya.

Selain itu, terkait dengan sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran hukum, Musthofa janji tetap akan menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan dari kasus tersebut, pihaknya berharap semua SKPD dan pejabat atau karyawan untuk tidak terlibat dan mencoba untuk melakukan tindakan korupsi. "Kami harapkan semua pejabat dan lainnya bisa tepat aturan, administrasi dan manfaat dalam menjalankan tugasnya," ujarnya. (bam/rus)

Calo PNS Ternyata Seorang PNS ... Korbannya Rugi Puluhan Juta Rupiah

KUDUS-Diam-diam ternyata Polres Kudus berhasil membekuk pelaku penipuan bermodus akan memasukkan korbannya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kamis lalu (8/7) namun baru diekspose kemarin (21/7). Adapun pelaku yang berhasil dibekuk itu adalah H Suharno, 51, warga Dukuh Tersono, Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, yang juga ternyata seorang PNS.

Menurut AKBP M.Mustaqim melalui Kasatreskrim AKP Suwardi, pelaku ditangkap, setelah dilaporkan oleh korbannya yang bernama Bambang Nurmanto, 37, warga Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

"Kejadiannya bermula pada tanggal 15 September 2009 lalu. Saat itu, pelaku mendatangi rumah H Ma'ruf di Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus," ujarnya.

Di rumah itulah, lanjutnya, tersangka bertemu dengan beberapa korban lainnya, yakni Bambang Nurmanto, Nanik Widiyawati, dan Anita Fatmawati. "Di dalam rumah tersebut, pelaku menawarkan jasa CPNS, dengan meminta korban untul mengumpulkan beberapa syarat, salah satunya adalah menyerahkan sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah," bebernya.

Untuk syarat lainnya, pelaku menyuruh korban mengumpulkan beberapa berkas seperti KTP, Kartu Kesehatan, SKCK, Ijazah SD, SMP, dan SMA, Kartu kuning, pas foto, dan daftar riwayat hidup. "Setelah semua terkumpul, pada tanggal 15 oktober 2009, korban yang bernama Bambang Nurmanto menyerahkan uang sejumlah Rp 25 juta, guna membayar foto copy SK, sedangkan pada tanggal 31 oktober 2009, H Ma'ruf membayar uang sebesar Rp 20 juta guna membayar petikan SK atas nama Nanik Widiyawati," ungkapnya.

Namun, setelah ditunggu-tunggu, ternyata korban tidak juga diterima sebagai CPNS. "Karena merasa ditipu, akhirnya korban melaporkan tersangka ke Polres Kudus pada Kamis lalu (8/7)," jelasnya.

Mengetahui adanya laporan itu, pihaknya langsung memburu tersangka. "Pada hari itu juga tersangka bisa kami amankan, dan kami bawa ke markas untuk dimintai keterangan," tandasnya.

Dari keterangan pelaku, imbuhnya, pelaku juga mengaku ditipu oleh seseorang yang mengaku dari BKN pusat. "Katanya pelaku ketemu dengan orang yang mengaku dari BKN hanya sekali, setelah itu dicari sudah tidak ada," bebernya.

Namun pihaknya belum bisa percaya seratus persen dengan penuturan pelaku. "Saat ini kasusnya masih kami dalami, apakah benar pelaku merupakan sindikat dan hanya sebagai kaki tangan orang lain," tegasnya.

Untuk barang bukti yang dibawa petugas adalah dua buah kwitansi pembayaran dari kedua korban, atas nama Bambang Nurmanto dan H Ma'ruf. "Atas perbuatannya itu, pelaku kami jerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan, dengan ancaman 4 tahun penjara," ujarnya.

Suwardi juga mengimbau kepada masyarakat agar hati-hati dan tidak mudah percaya terhadap orang yang menawarkan jasa untuk masuk ke dalam CPNS. (lil/rus)

Terdakwa Kasus Proyek Filtif Normalisasi Sungai Gelis Di Besito Kauman Kudus Dibebaskan ??

KUDUS - Dibebaskannya Ahmad Sanjali, terdakwa kasus dugaan proyek fiktif normalisasi Sungai Gelis di Dukuh Besito Kauman, Desa Besito, Kecamatan Gebog, dalam putusan sela di Pengadilan Negeri (PN) Kudus, Selasa lalu (20/7), tak pelak membuat kecewa Sarjoko, ketua LSM Hitam Putih, yang sekaligus saksi pelapor kasus tersebut. Meski mengaku kecewa, Sarjoko menegaskan tetap menghormati keputusan yang diambil oleh Majlis Hakim yang mengabulkan eksepsi dari Kuasa Hukum Ahmad Sanjali.

''Walaupun sebenarnya kami agak kecewa dengan hasilnya, namun kami tetap menghormati hasil dari putusan dari Majlis Hakim. Karena bagaimanapun juga putusan dari Majlis Hakim harus dihormati dan dijunjung tinggi,'' jelasnya.

Menurutnya, dari awal pihaknya sudah menyerahkan kasus tersebut kepada penegak hukum. ''Apapun hasilnya, kami tidak ada masalah, karena kami sudah menyerahkan semuanya kepada penegak hukum yang ada, dan kami percaya kepada mereka,'' imbuhnya.

Sementara itu, Ahmad Sanjali, tak perlu lama-lama lagi di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Kudus, tempat dia ditahan. Pasalnya, begitu eksepsinya dikabulkan Majlis Hakim PN Kudus, sorenya langsung dikeluarkan dari Rutan Kudus. ''Ahmad Sanjali resmi keluar dari Rutan Kudus pada hari Selasa lalu (20/7), sekitar pukul 17.00,'' ujar Haswem Hasan, kepala Rutan Kudus, saat dikonfirmasi Radar Kudus, kemarin (21/7).

Dia menuturkan, setelah pihaknya mendapatkan surat resmi dari Kejaksaan Negeri Kudus yang berisi putusan sela dari PN Kudus yang mengabulkan eksepsi dari Ahmad Sanjali, serta surat dari Kejari Kudus untuk membebaskannya, pihaknya langsung melepaskannya saat itu juga. ''Karena ini menyangkut masalah hak asasi manusia, kami tidak bisa mengundurkannya walaupun satu hari saja,'' tegasnya.

Untuk itu, setelah mendapatkan surat tersebut, jelasnya, pihaknya langsung secepatnya mengurus berkasnya dan mengeluarkan Ahmad Sanjali dari Rutan Kudus. ''Kami tidak berhak memperpanjang masa penahanan, karena tugas kami adalah sebagai penitipan tahanan, bukan sebagai pengambil kebijakan,''bebernya.

Sedangkan Subarkah, kuasa Hukum Ahmad Sanjali, menanggapi Putusan sela dari PN Kudus tersebut, menuturkan, bahwa Majlis Hakim sudah menunjukkan keadilannya, dengan mengabulkan eksepsi dari pihaknya. ''Kami menganggap putusan sela dari Majlis Hakim sudah benar. Hal itu dikarenakan, sesuai dengan keputusan Majlis Hakim bahwa dakwaan dari JPU kabur (obscuur libel), karena dakwaan dari JPU hanya sebatas formalitas, di mana materi dakwaan belum menyentuh materi perkara atau dakwan," ungkapnya.

Sesuai dengan apa yang dikatakan Majlis Hakim, imbuhnya, disebutkan peran kliennya sebagai pemilik CV Wirausaha Mandiri, itu tidak sesuai dengan dakwaan JPU.

Adapun Edi Handoyo, kasi Pidsus pada Kejari Kudus mengatakan, setelah PN Kudus mengabulkan eksepsi dari Kuasa Hukum Ahmad Sanjali, pihaknya langsung membuatkan surat ke Rutan Kudus untuk mengeluarkan Ahmad Sanjali dari Rutan Kudus.

''Walaupun PN Kudus mengabulkan eksepsi dari Kuasa Hukum Ahmad Sanjali, kami tetap melakukan upaya hukum berikutnya, dengan memberikan surat perlawanan ke PT setelah mendapatkan salinan putusan dari PN Kudus,'' tandasnya. (lil/rus)

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Turun hingga Rp 4,3 Juta

DPR dan Kemenag Akhirnya Sepakat

JAKARTA - Para calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini boleh bernapas lega. Sebab, mereka bakal menikmati biaya haji yang lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Turunnya biaya haji yang cukup signifikan itu adalah hasil kesepakatan antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR, yang diputuskan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Haji kemarin.

Setelah mereka bertemu lebih dari 20 kali dan terlambat 42 hari dari jadwal penetapan, rapat kemarin akhirnya memutuskan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2010 turun menjadi USD 3.342 atau Rp 31,74 juta (kurs Rp 9.500 per USD).

"Alhamdulillah, akhirnya disepakati DPR dan pemerintah. BPIH turun menjadi USD 3.342. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, rata-rata turun USD 80 plus Rp 100 ribu rupiah," kata Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali sesudah mengikuti rapat tersebut.

Bila dibandingkan dengan tahun lalu, BPIH tahun ini untuk sejumlah embarkasi memang turun cukup signifikan. Nominalnya bervariasi, antara Rp 3,5 juta-Rp 4,3 juta. Setidaknya, ada dua faktor yang memengaruhi penurunan itu. Pertama, nominal yang dipatok dalam USD diturunkan. Kedua, nilai rupiah per USD juga diturunkan. Jika tahun lalu USD 1 ditetapkan Rp 10.500, tahun ini dipatok Rp 9.500.

Di embarkasi Surabaya, misalnya, tahun lalu BPIH ditetapkan USD 3.512 atau Rp 36,8 juta (dengan kurs USD 1 = Rp 10.500). Tahun ini pemerintah menetapkan BPIH embarkasi Surabaya USD 3.432. Dengan kurs USD 1 = Rp 9.500, BPIH tersebut turun menjadi Rp 32,6 juta (selengkapnya baca grafis tentang BPIH di sejumlah embarkasi lain).

Hal serupa berlaku bagi embarkasi lain. BPIH di embarkasi Jakarta turun Rp 4 juta, dari tahun lalu Rp 36,1 juta menjadi Rp 31,9 juta pada 2010. Bahkan, calon jamaah dari embarkasi termahal, yakni Makassar, menikmati penurunan Rp 4,3 juta, dari tahun lalu BPIH Rp 37,5 juta menjadi hanya Rp 33,2 juta.

Dalam keterangannya, Suryadharma menjelaskan bahwa BPIH tahun ini mencakup banyak komponen. Antara lain, biaya penerbangan USD 1.700, general service fee untuk Kerajaan Arab Saudi USD 277, uang pemondokan di Makkah 2.850 riyal dan Madinah 600 riyal, serta living cost USD 405. "Itu sudah mencakup semuanya. Saya kira, itu adalah harga terbaik bagi jamaah," tegasnya dengan mata berbinar-binar.

Berdasar segi kualitas, mutu penyelenggaraan ibadah haji juga meningkat. Tahun lalu hanya 51 ribu jamaah (27 persen) yang bermukim di ring I (berjarak 0-2 km dari Masjidilharam). Tahun ini jumlah jamaah yang bertempat tinggal di ring I menjadi 120 ribu orang (63 persen).

Sebelumnya, Kemenag memaksakan biaya pemondokan 3.000 riyal. Namun, DPR menolaknya dan mengajukan penurunan sampai 2.500 riyal. Setelah melalui kompromi dan pembahasan haji yang berbelit-belit, DPR melunak dan mengajukan nominal baru, yakni 2.800 riyal. Dalam pembahasan kemarin, akhirnya diambil jalan tengah dan diputuskan biaya pemondokan 2.850 riyal.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, sekalipun BPIH belum ditetapkan, sesuai dengan peraturan presiden (perpres) pemerintah telah melengkapi persiapan pelaksanaan ibadah haji. Salah satunya, menentukan tenggat penyewaan pemondokan di Makkah dan Madinah. Pemerintah juga meyiapkan transportasi darat di Makkah, pengurusan paspor sejak 1 Juli lalu, serta buku-buku pedoman manasik haji yang akan diberikan kepada calon jamaah.

"Masyarakat tidak usah resah karena pemerintah telah memperbaiki kualitas pelayanan dan menjaga siklus ibadah haji agar berjalan sesuai dengan rencana," tegas orang nomor satu di Kemenag itu.

Pembuatan paspor bagi jamaah yang belum punya tidak perlu membayar. Sebab, biaya pembuatan paspor Rp 270 ribu tidak dibebankan kepada jamaah haji, melainkan bagian dari indirect cost. ''Nanti Kemenag yang membayar ke Ditjen Imigrasi secara instansi,'' ujarnya.

Lalu, bagaimana dengan batas pelunasan BPIH untuk calon jamaah haji? Mantan menteri koperasi dan UKM itu menyatakan, tenggat pelunasan mungkin diumumkan pekan depan. Untuk tahap awal, Suryadharma akan melaporkan hasil kesepakatan DPR dan Kemenag ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Baru setelah itu pihaknya menerangkan teknis pelunasan BPIH. ''Insya Allah (pekan depan, Red),'' ujarnya.

Radityo Gambiro, pimpinan sidang Panja Haji Komisi VIII DPR, mengungkapkan, keputusan BPIH itu sudah melewati persetujuan semua anggota panja haji. Dia merasa bahagia BPIH tahun ini bisa turun daripada tahun lalu. ''Jamaah juga terbantu oleh banyaknya tempat pemondokan yang dekat Masjidilharam,'' katanya.

DPR Siap Diperiksa KPK

Munculnya isu uang pelicin Rp 25 miliar untuk anggota panja haji mulai membuat gerah sebagian anggota DPR. Untuk membuktikan kebenaran isu itu, komisi VIII siap diperiksa KPK.

''Komisi VIII sangat siap kalau diperiksa KPK. Kami siap seribu persen. Kami saja tidak bisa membayangkan jumlah duit sebanyak itu. Jika diletakkan di atas meja, tingginya bisa sampai 6 meter,'' ujar anggota komisi VIII dari Fraksi PDIP Said Abdullah.

Menurut dia, isu tersebut tidak harus dipercaya. Dia menilai, pimpinan-pimpinan di komisi VIII masih terhormat dan tidak akan menerima suap. Namun, jika isu tersebut terbukti benar, Said sepakat orang yang menerima suap itu dihukum dan dikeluarkan dari komisi VIII serta dicabut keanggotaannya sebagai wakil rakyat. ''Ya kami akan minta dia dikeluarkan dari komisi VIII. Tapi, sampai saat ini kami masih menunggu infonya apakah itu benar. Kalau benar, itu kejutan sekali,'' tuturnya.

Isu suap tersebut merebak sejak panja haji berkali-kali gagal menetapkan biaya haji. Panja BPIH dituding meminta uang Rp 25 miliar dari Kemenag agar BPIH segera dituntaskan.

Suryadharma menolak mengomentari isu tersebut lebih lanjut. Menurut dia, itu hanya isu yang sama sekali tidak benar dan tidak perlu dibahas. ''Jika ada keterangan yang berkaitan dengan rumor tersebut yang keluar dari rapat pimpinan, saya persilakan mengambil data itu. Saya sendiri tidak mengerti maksudnya. Saya tidak mengomentari itu,'' tegasnya. (zul/c11/c5/kum)

Kamis, 15 Juli 2010

Dinilai Kental Nuansa Politis

SEMENTARA itu, pemberian fasilitas sepeda motor Mega Pro kepada kepala desa se-Kabupaten Kudus, dinilai ketua LSM Patriot Kudus, M Arwani, sebagai sesuatu yang berlebihan. Karena, hal ini telah menyedot anggaran yang tak sedikit.

''Toh tanpa fasilitas tersebut tugas kepala desa akan tetap berjalan. Alangkah lebih bijak bila dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas,'' terangnya.

Lebih jauh dikatakan, kebijakan yang banyak mengeluarkan banyak dana tersebut dinilai masih kurang seimbang dengan tingkat perekonomian masyarakat Kudus. ''Masyarakat Kudus masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, pengangguran pun masih banyak,'' bebernya.

Dengan mengalokasikan fasilitas tersebut, seolah-seolah pemerintah Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kudus sudah baik. ''Padahal masih banyak yang susah payah,'' kata dia.

Bahkan, ia menilai kebijakan tersebut tidak semata-mata dilandasi untuk kepentingan pemerintahan kabupaten Kudus, tetapi banyak bernuansa politik. ''Menurut saya, kebijakan tersebut begitu kental dengan kepentingan politik,'' tandasnya.

Bila kebijakan tersebut telanjur direalisasikan, maka Pemkab Kudus wajib menyeimbangkan kebijakan. Artinya, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan kinerja pemerintahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. ''Harus diseimbangkan dengan peningkatan perekonomian,'' tandasnya.

Dijelaskan, dengan fasilitas itu pemerintah seharusnya wajib menjawab bahwa kebijakan itu tepat guna serta mampu meningkatkan perekonomian dan mengurangi pengangguran. ''Buktikan kalau dengan fasilitas itu masyarakat Kudus lebih sejahtera dan tingkat kemiskinan harus dikurangi,'' imbuhnya. (kha/rus)

150 Kepala Daerah Akan Diperiksa Terkait Korupsi

korupsiRilisindonesia.com

JAKARTA – Sebanyak 150 Kepala Daerah di berbagai daerah di Indonesia akan diperiksa terkait dugaan korupsi selama menjalankan tugas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan 150 izin pemeriksaan terhadap kepada aparat untuk menjalani proses hukum.
Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah menunjukkan lemahnya kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan negara.
“Banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi bukan merupakan prestasi dalam penegakan hukum. Tapi sangat memprihatinkan semua pihak,” kata Gamawan saat memberikan pengarahan dalam Rakerja Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara, di Istana Wapres Jakarta, Rabu (16/6/2010) seperti dilansir laman Depkominfo.
Menurut dia, ketika seorang kepala daerah berurusan dengan penegak hukum sebaga tersangka, maka yang bersangkutan tidak mampu lagi memikirkan dan mencurahkan perhatian untuk kesejahteraan rakyat.
“Hal ini merupakan kerugian bagi daerah karena kurang efektifnya penyelenggaraan pemerintah,” kata Gamawan. Padahal, lanjutnya, perbuatan tersebut diantaranya bukan penyalahgunaan kewenangan yang disengaja, tapi ada yang merupakan kekeliuran menafsirkan aturan yang ada atau tindakan yang merupakan diskersi kepala daerah dalam mengatasi permasalahan.
Dia berpesan agar kepala daerah merupakan pemimpin daerah yang diharapka dapat memikirkan kesejahteraan rakyat secara totalitas. “Biaya yang dikeluarkan negara dan calon kepala daerah dalam penyelenggaraan Pilkada relatif sangat besar,” kata Gamawan.
Dia mengungkapkan, dalam Pilkada tahun 2010 tidak kurang Rp3,545 triliun dana APBD yang dialokasikan untuk memilih pemimpin daerah atau rata-rata Rp15 miliar per daerah. Jika ditambah dengan biaya yang dikeluarkan seluruh calon kepala daerah per daerah dengan perkiraan Rp15 miliar. “Maka biaya yang dikeluarkan mendapatkan satu pasang daerah mencapai Rp30 miliar, ujarnya. (Widiasih)

Rabu, 14 Juli 2010

123 MEGAPRO UNTUK KEPALA DESA DI KUDUS

OpsiKudus,Pengadaan barang untuk operasional dan mobilitas pelayanan sebanyak 123 kepala desa dikabupaten Kudus diberikan sepeda motor Mega Pro merk Honda yang dianggarkan didalam APBD tahun 2010, Kabag Pengelolaan Aset Daerah Setda Kudus Eko Djumantono mengatakan hanya pengadaan yang nantinya BPKB disimpan sebagai aset sedangkan untuk perawatan dan bensin doserahkan ke kepala desa masing-masing dengan penggunaan APBdes, dimana sebelumnya invenraris kendaraan sebelumnya Honda Win biaya perawatan dan bensin pertahunnya Rp.1.500.000,00 sedangkan untuk Mega Pro kemungkinan sebesar Rp. 2.500.000,00 yang semuanya dianggarkan didalam APBdes.
Lembaga Study Susial Budaya ( LS2B ) Zumhuri mengingatkan jangan ada udang dibalik batu didalam pemberian fasilitas kendaraan untuk inventaris kepala desa, memandang bahwa kepala desa dengan inventaris sebelumnya Win serta keadaan sosial ekonominya menengah keatas,bupati kudus Musthofa memiliki kepentingan 2014 didalam pilkada ?
Jauh daripada itu semua Opsi Kudus melihat pemberian inventaris baru sebuah honda megapro untuk kepala desa adalah penggunaan anggaran yang asal dengan ketakutan bagi pejabat-pejabat daerah kabupaten kudus terutama untuk pembelian dan pengadaan yang selama ini disorot publik terkesan mengamburkan dana APBD untuk kepentingan yang kurang pas daripada kepentingan pelayanan masyarakat itu sendiri.
Dengan penambahan inventaris kepala desa akan mengurangi dana APBdes yang semula Rp.1.500.000,00 menjadi Rp. 4.000.000,00 dan Honda terutama Megapro didalam bulan-bulan ini terjadi over produk yang mana didalam penjualannya mendapat potongan Rp.2.000.000,00/ unitnya, sekarang berapa dana untuk pembelian megapro tersebut ?
Diluar kepentingan politik didalam pelaksanaan penggunaan dana APBD masih tertutup bagi LSM maupun wartawan untuk mendapatkan informasi sehinggga pengawasan sangatlah minim dilakukan publik meskipun Undang-Undang mengenai Kebebasan Informasi publik sudah diberlakukan.
Opsi Kudus, mengaharapkan dengan bertambahnya anggaran tiap tahun bukanlah dijadikan budaya untuk menghabiskan menjadi defisit guna meningkatkan anggaran tahun berikutnya disebut kemajuan padahal masyarakat tahu dengan menungkatnya anggaran beban masyarakat semakin berat jika tidak didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan.
Kepemimpan H. Musthofa Wardoyo bupati Kudus selama 2 tahun ini sudah cukup baik
untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis, KTP gratis,dan asuransi kematian bagi warga Kudus namun masih ada disalahgunakan bagi oknum aparat untuk mencari keuntungan secara pribadi.
Untuk pembangunan, perawatan infrastruktur sudah banyak dirasakan ada kemajuan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya hal ini mungkin banyak dipengaruhi banyak faktor sehingga perlu terus ditingkatkan terutama pengawasan oknum-oknum nakal yang semuanya itu didak bisa dilakuukan sendiri oleh bupati melainkan dengan bantuan masyarakat formal maupun informal mengingat APBD itu amanah rakyat yang harusnya dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kudus seluruhnya.

Selasa, 13 Juli 2010

Usut Harta Pejabat Negara Indonesia Butuh UU Pembuktian Terbalik

Jakarta, Urgensi UU pembuktian terbalik semakin gencar menyusul terkuaknya kasus penggelapan pajak yang menyeret seorang pegawai Ditjen Pajak golongan III A, Gayus Tambunan. Hal itu dibenarkan juru bicara KPK Johan Budi, Senin (5/4).

Menurut Budi, sapaan akrab Johan Budi, sejauh ini kewenangan pihaknya hanya sebatas pada pelaporan dan pencataan harta kekayaan penyelenggara negara. Sementara, tak sedikit yang mempertanyakan mengapa laporan harta kekayaan itu tak ditelusuri lebih jauh.

Lebih lanjut, Budi menegaskan, kewajiban pelaporan harta kekayaan negara itu pun kini hanya berlaku bagi penyelenggara negara, tidak meliputi semua pegawai negeri. Wacana soal pembuatan UU pembuktian terbalik, katanya, sempat muncul pada masa mantan Jaksa Agung Burhanuddin Lopa.

Kekayaan 4500 Pegawai Ditjen Pajak Diperiksa

Jakarta, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kekayaan 4.500 orang pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.

"Kita sedang mendalami laporan kekayaan sekitar 4.500 pegawai di Ditjen Pajak," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (6/4). Ribuan pegawai wajib lapor kekayaan itu terdiri dari penyidik pajak dan pejabat struktural.

Menurut Johan, proses pemeriksaan kekayaan itu adalah prosedur standar dan biasa dilakukan oleh KPK terhadap setiap laporan kekayaan penyelenggara negara.

Rencananya, KPK juga akan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk memeriksa kekayaan para pegawai pajak yang sebelumnya tidak masuk dalam kategori wajib lapor. Johan menjelaskan, perluasan kategori wajib lapor di Ditjen Pajak itu berdasar keputusan menteri keuangan.

Dengan perluasan itu, KPK memperkirakan akan menangani laporan kekayaan sekira 10 ribu pegawai pajak.

"Tapi yang penambahan itu belum kita tangani. Untuk sementara kita tangani yang 4.500 orang dulu," kata Johan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, M. Jasin mengatakan, jumlah wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Direktorat Jenderal Pajak adalah 4.670 orang, sebanyak 4.465 orang sudah melapor. Dengan kata lain sebanyak 205 orang di instansi itu belum memenuhi kewajiban mereka melaporkan harta kekayaan.

Sukawi dan Rina Terkaya, Ketua PT "Termiskin"

Semarang, CyberNews. Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip dan Bupati Karanganyar Rina Iriani adalah dua kepala daerah terkaya di Jateng.

Kekayaan Sukawi yang dilaporkan pada 10 Maret 2008 mencapai Rp 54,5 miliar lebih. Nominal itu menurun saat pelaporan 12 Oktober 2007 dimana total kekayaannya sebesar Rp 56,4 miliar lebih.

Sedangkan Bupati Rina, kekayaan yang dilaporkan pada 18 Desember 2007 mencapai Rp 60,3 miliar. Saat melaporkan kembali kekayaannya pada 16 Juli 2008, total kekayaannya turun menjadi Rp 52,7 miliar.

Hal itu terungkap saat deklarasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara di Provinsi Jateng oleh KPK di Semarang, Jumat (30/4). Pejabat lain yang turut diumumkan harta kekayaannya adalah gubernur, wagub, kapolda, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jateng, Kajati, Sekda, Bupati Jepara, Bupati Boyolali, dan Bupati Wonogiri.

Dari seluruh pejabat itu, Ketua PT Jateng, Sarehwiyono tercatat sebagai pejabat "termiskin" dengan total harta kekayaan Rp 91,3 juta. Sementara Gubernur Bibit Waluyo masuk lima besar dimana hartanya tercatat sebesar Rp 6,1 miliar.

Sedangkan Kapolda Jateng Irjen Pol Alex Bambang Riatmojo memiliki harta senilai Rp 3,7 miliar dan mata uang asing sebesar 25.000 US Dollar pada 30 April 2007 lalu.

Wakil Ketua KPK, Haryono Umar menyatakan pelaporan harta kekayaan pejabat merupakan upaya pencegahan terjadinya korupsi. Meski begitu, pihaknya telah menangani 20 kasus korupsi dengan sumber pelaporan harta kekayaan.

"Setelah pelaporan, kami menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan. Benar tidak harta yang dilaporkan segitu. Kalau ternyata ada yang ditutupi, ya akan kita selidiki. Kalau ternyata hasil korupsi ya ditindak," katanya.

Dijelaskan, tak sedikit pejabat harus menjalani persidangan korupsi karena terlibat gratifikasi. Diakuinya, gratifikasi masih menjadi masalah karena pejabat merasa tidak menandatangani suatu berkas, namun terseret dalam suatu tindak korupsi.

Haryono berharap, tingkat kepatuhan laporan gratifikasi harus lebih baik.

KPK mencatat, di Jateng ada 2.345 penyelenggara negara yang harus melaporkan harta kekayaannya. Namun hingga kini baru 2.116 saja yang telah menyerahkan laporan. 229 pejabat tersebut berasal dari kalangan eksekutif. "Untuk legislatif sudah 100% menyerahkan laporan harta kekayaan," tandasnya.

Selain itu, dari 181 pimpinan badan usaha milik Jateng yang wajib melapor, baru 130 saja yang telah melaporkan. Sesuai peraturan, bagi penyelenggara yang belum menyerahkan laporan kekayaan, maka kepangkatan dan promosi jabatannya akan ditunda.

Gubernur Bibit Waluyo meminta para pejabat hidup sederhana dan sewajarnya agar tak tergoda korupsi. Bibit mengaku selalu melakukan evaluasi kinerja setiap tiga bulan sekali. "Langkah itu sekaligus upaya mencegah korupsi. Program dan keuangan juga turut dievaluasi, benar tidak sesuai kebutuhannya," katanya.

Tabel : Kekayaan Pejabat di Jateng

No Nama Jabatan Jumlah Kekayaan Tangal Pelaporan
1. Sukawi Sutarip Walikota Semarang Rp 54.533.461.569 10 Maret 2008
2. Rina Iriani Bupati Karanganyar Rp 52.751.380.412 16 Juli 2008
3. Begug Purnomosidi Bupati Wonogiri Rp 11.301.193.000 9 juni 2008
4. Bibit Waluyo Gubernur Jateng Rp 6.132.819.685 9 April 2008
5. Irjen Alex Bambang R Kapolda Jateng Rp 3.754.399.534 dan 30 April 2007
USD 25.000
6. Salman Maryadi Kajati Jateng Rp 3.361.871.000 1 November 2008
7. Hadi Prabowo Sekda Jateng Rp 1.944.286.245 15 April 2008
8. Hendro Martojo Bupati Jepara Rp 1.740.193.233 30 Juni 2009
9. Sri Moeljanto Bupati Boyolali Rp 1.145.075.400 1 September 2009
10. Rustriningsih Wakil Gubernur Rp 931.924.000 31 Maret 2008
11. Sarehwiyono Ketua PT Jateng Rp 91.300.633 31 Desember 2008

Sumber: KPK

Kinerja PPL Pertanian Dikeluhkan Petani Belum Mampu Atasi Persoalan

Selasa, 13 Juli 2010
PATI - Minimnya peran Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Dinas Pertanian Kabupaten Pati dikeluhkan para petani bawang di Desa Sidoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Sabtu (10/7). Selain tidak pernah menjalankan fungsinya dengan baik dengan memberi penyuluhan kepada petani, kinerjanya layak dipertanyakan.

''Mereka jarang memberi penyuluhan pada petani atau gapoktan, dan masih minim pengalaman di bidang pertanian,'' kata, Sunardi, Ketua Gapoktan Desa Ngurenrejo, saat panen raya bawang merah program demplot di Dukuh Trangkilan, Desa Sidoharjo, Kecamatan Wedarijaksa.

Ia menambahkan, selama gagal panen kali ketiga, kelompoknya belum pernah merasakan pembinaan dari dinas terkait. ''Kami hanya ingin para petani ngobrol bareng dengan dinas untuk mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan yang kami hadapi,'' terangnya.

Menanggapi keluhan tersebut, perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Didik mengungkapkan, pihaknya mengakui banyak masalah petani yang belum tercover. Itu disebabkan minimnya personel lapangan dan luasnya lahan pertanian yang ada dan tidak dapat dijangkau maksimal.

''Belum banyak yang dapat kami lakukan, namun untuk mengantisipasi telah kami coba dengan menerbitkan buku petunjuk. Selain itu kami juga telah memiliki beberapa kader petani yang dilatih untuk menjadi penggerak di masing-masing desa,'' ujarnya.

Menanggapi permasalahan yang ada, anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo Mular Simarmata mengakui memang ada jarak antar petani dengan dinas terkait. Dan hal itu terjadi tidak hanya di terjadi Pati. (ali/joe)

PRODUKSI GULA LOKAL BELUM MAKSIMAL, RAWAN PEREDARAN GULA RAFINASI

Senin, 12 Jul 2010

Meski pendistribusian gula kristal rafinasi telah diatur dalam SK Menteri Perdagangan RI dengan nomor 111/M-DAG/2/2009, namun masih juga ditemukan adanya penjualan gula rafinasi oleh pedagang secara eceran

Menurut Kasi Pedagangan Dalam Negeri, Sofyan Dhuhri, Jum’at 09 Juli 2010, para pedagang itu mengaku tidak tahu adanya larangan untuk menjual gula kristal rafinasi.

Padahal, peruntukan gula tersebut untuk pembuatan makanan dan minuman. Dijelaskannya, dengan kurang maksimalnya produksi gula lokal memang akan menjadikannya pemakaian gula rafinasi oleh masyarakat. Tapi, karena harga gula rafinasi dengan harga gula lokal selisihnya hanya Rp. 200 per kgnya, maka masyarakat masih memilih gula lokal. Saat ini, harga gula lokal adalah Rp. 9.000 per kg.

Ditegaskannya, bagi para pedagang yang menjual gula kristal rafinasi, dapat diberikan sanksi dengan ancaman UU Perlindungan Konsumen. Bahkan kata Sofyan, banyak masyarakat yang juga tidak tahu, apa itu gula rafinasi.

Disampaikannya, menjelang puasa pihaknya akan melakukan operasi terhadap peredaran gula rafinasi. Selain itu, pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan kenaikan harga sembako dipasaran.

Dijelaskannya, tidak menutup kemungkinan akan diadakan operasi pasar terhadap beras maupun gula, bila kenaikan harga kedua kebutuhan pokok itu sudah berada pada 20 – 25% dari harga normal. Tentunya harus melalui persetujuan dari pemerintah pusat.

Jumat, 09 Juli 2010

PPDB Jangan Ada Punggutan Liar

KUDUS - Komisi D DPRD Kabupaten Kudus berharap dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak meresahkan keadaan orang tua. Terutama mahalnya biaya untuk masuk sekolah yang terlalu tinggi.

Kebanyakan, kata H Sunarto, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus telah merasa resah atas tingginya biaya masuk sekolah. ''Banyak keluhan orang tua yang terpaksa utang sana-sini agar anaknya bisa sekolah,'' ujarnya, kemarin.

Terutama, lanjutnya, sekolah yang favorit cenderung biayanya lebih mahal dibandingkan sekolah yang biasa. Diharapkan sekolah itu memberikan biaya masuk sekolah yang proporsional dengan keadaan para orang tua.

''Jangan sampai ada punggutan-punggutan diluar ketentuan. Setiap kali penerimaan siswa baru, banyak sekali keluhan masyarakat tentang terlalu tingginya biaya masuk sekolah,'' terangnya.

Bila ditemukan adanya biaya diluar ketentuan, dia meminta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) untuk menindak tegas. Tindakan itu untuk memberikan efek jera bagi sekolah yang nakal.

Sejauh ini, Sunarto mengatakan, belum menerima laporan tentang sekolah yang melakukan punggutan diluar ketentuan. ''Tapi kami akan pantau terus dalam penerimaan siswa baru ini,'' tegas anggota Fraksi PKB.

Kedepannya, pihaknya akan melakukan sidak ke sekolah-sekolah yang disinyalir bermasalah. Apabila benar-benar ditemukan pelanggaran, tentunya Disdikpora harus mengambil sikap.

Selain itu, Sunarto berharap, sekolah mampu memberikan keringanan kepada orang tua, terutama orang tua yang kurang mampu. Agar anak yang kurang mampu ini dapat menikmati pendidikan dengan baik.

''Ada semacam subsidi silang yang diterapkan dalam sekolah. Subsidi ini harus proporsonional, perbandingannya jelas. jangan sampai hal ini dijadikan kedok untuk menarik sumbangan yang lebih, tetapi siswa yang kurang mampu sedikit,'' tandasnya. (ris

PT Pura Raih Bendera Emas Keselamatan Kerja Ketiga Kalinya

KUDUS-PT Pura Group Kabupaten Kudus, berhasil meraih bendera emas atas penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), yang diserahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja RI, Muhaimin Iskandar kepada pihak PT. Pura Group beberapa waktu lalu."Bendera emas yang kami raih pada Tahun 2010 ini merupakan ketiga kalinya, setelah Tahun 2000 dan 2009 juga mendapat penghargaan serupa," ujar Manager General Affair PT Pura Kudus, Iwan Wijaya, didampingi staf Hubungan Masyarakat, Hamidin kepada Radar Kudus, Kamis (8/8) kemarin.Dia menambahkan, Sertifikat penghargaan K3 itu merupakan wujud pengakuan dan penghargaan pemerintah kepada perusahaan yang sungguh-sungguh dan konsisten menerapkan SMK3.

''Untuk tahun 2010 ini yang mendapatkan Bendera Emas di Kabupaten Kudus hanya di Pabrik kami, selain itu tidak ada,''imbuhnya.Penghargaan tersebut, katanya, dapat dicapai karena dukungan semua pihak baik kebijakan perusahaan maupun disiplin pekerja.Hamidin mengatakan, untuk mempertahankan prestasi tersebut pihak perusahaan melakukan sejumlah upaya yang salah satunya secara periodik menggelar inspeksi mengenai kondisi kerja di masing-masing unit."Inspeksi ini bertujuan mengetahui suasana kerja yang sebenarnya," katanya.Pihak perusahaan juga melakukan pelatihan kepada pekerja mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan dan keamanan dalam bekerja."Gerakan K3 harus dijadikan budaya perusahaan. Apalagi, penghargaan ini cermin dari kesadaran manajemen perusahaan untuk memperhatikan K3 atas pekerja yaitu dengan kriteria mencapai kecelakaan nihil atau 'zero accident'," katanya.Selain itu, lanjut dia, penghargaan tersebut juga sebagai pemenuhan persyaratan yang biasanya diminta para "customer"."Berdasarkan inisiatif sendiri, PT Pura juga menyelenggarakan penilaian K3 yang dilakukan oleh lembaga independen untuk membuktikan penilaian ini bukan sekadar formalitas belaka," tukasnya.(lil)

Menggagas City Walk di Kudus Depan Matahari Lebih Layak Ketimbang Jalan Sunan Kudus

AHMAD KHOLIL, Kudus
Minimnya area publik di Kudus, menjadikan Simpang Tujuh selalu dijadikan jujugan masyarakat untuk melepas kepenatan bersama keluarga. Tak ayal, hampir setiap malam minggu, area Simpang Tujuh sesak oleh masyarakat. Berjubelnya masyarakat ini, mengundang datangnya pedagang kaki lima (PKL). Praktis, Simpang Tujuh pun sering terlihat kumuh.

---

KEPRIHATINAN atas kondisi Simpang Tujuh, yang sering dijadikan mangkal PKL pada malam hari, memunculkan gagasan perlunya area city walk di Kudus. maka, beberapa waktu lalu, sempat ramai usulan beberapa tempat di Kudus untuk dijadikan area city walk. Salah satu tempat yang dinilai paling layak oleh para pengamat sosial dan lingkungan, adalah sepanjang jalan Sunan Kudus.

Namun, harapan publik untuk menjadikan jalan Sunan Kudus sebagai City Walk atau jalan kota, tampaknya harus siap-siap kecewa. Pasalnya, hal itu dinilai sulit untuk direalisasikan.

Setidaknya, hal itu dikemukakan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Kudus, Sam'ani Intakoris, kemarin (8/7). Menurutnya, gagasan untuk membuat city walk di sepanjang jalan Sunan Kudus akan sulit sekali direalisasikan, mengingat banyak sekali syarat yang harus diterapkan dalam pembuatan city walk.

''Ada empat kriteria tempat yang bisa dijadikan city walk, yakni tidak mengurangi kapasitas jalan, parkir tidak di dalam jalan (tidak on street), tidak mengurangi tingkat kejenuhan jalan (degree saturism), dan tidak mengganggu kenyamanan, baik kenyamanan pejalan kaki, perdangan, maupun masyarakat sekitarnya,''ujar pria lulusan Pasca Sarjana jurusan transportasi darat tersebut.

Dia menilai, jalan Sunan Kudus tidak akan memenuhi empat kriteria tersebut. ''Apabila jalan Sunan Kudus dibuat city walk, akan mengurangi kapasitas jalan, selain itu akan sangat mengganggu para pedagang di sepanjang jalan tersebut,'' ungkapnya.

Di samping itu, apabila city walk tetap direalisasikan di jalan Sunan Kudus, akan mengurangi tingkat kejenuhan jalan, sehingga menambah masalah baru. Selain itu, di jalan tersebut parkirnya masih di dalam jalan,'' tegasnya.

Menurut Sam'ani, sebenarnya ada tempat yang lebih baik, dan mudah untuk dijadikan sebagai city walk selain di jalan Sunan Kudus, yakni di depan Matahari Mall Kudus.

''Di depan Matahari ada jalan yang bisa dimanfaatkan untuk city walk, bahkan untuk merealisasikannya sangatlah mudah dan tidak sesulit di jalan Sunan Kudus,'' ungkapnya.

Selain di depan Matahari Mall Kudus, imbuhnya, tempat yang bisa dijadikan city walk adalah di sepanjang jalan Pangeran Puger. ''Di situ lebih baik daripada di jalan Sunan Kudus, karena keempat syarat tersebut akan mudah untuk direalisasikan,''bebernya.

Sam'ani menambahkan, alangkah indahnya apabila di depan Matahari tersebut dijadikan sebagai city walk, sehingga banyak hal yang bisa dijadikan sebagai hiburan bagi masyarakat, karena salah satu fungsi city walk adalah sebagai ruang publik bagi masyarakat, di mana ada tempat pedestrian atau pejalan kaki, dan wisata kuliner.

''Kami akan mulai berpikir ke arah sana,'' ungkapnya. (lil/rus)

Ajukan Penangguhan Penahanan Terkait Kasus Dugaan Proyek Fiktif Normalisasi Sungai Geli

KUDUS-Setelah beberapa waktu lalu, sidang kasus dugaan proyek fiktif perbaikan dan normalisasi sungai Gelis di dukuh Besito Kauman, Desa Besito, Kecamatan Gebog, digelar selama 2 kali dengan tersangka Ahmad Sanjali, salah satu rekanan proyek, kali ini Pengadilan Negeri Kudus menggelar sidang serupa dengan terdakwa lainnya, yakni Kepala Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM, Arumdyah Lienawati dan Kasi Pemeliharaan, Istianah.

Dalam persidangan yang berlangsung selama dua jam, mulai pukul 10.00-12.00 itu, terlihat banyak orang yang datang, baik dari aparat keamanan yang berjaga-jaga, maupun peserta sidang yang ingin melihat secara langsung jalannya persidangan tersebut.

Agus Nurudin, kuasa Hukum kedua terdakwa saat ditemui sejumlah awak media, disela-sela selesai persidangan menuturkan, selain keberatan atas tuntutan JPU, pihaknya juga mengajukan penangguhan penahanan bagi kliennya.

''Kami melihat, persidangannya berjalan dengan lancar dan tertib, klien kami juga bersikap sangat kooperatif,''ujarnya.

Agus menambahkan, pihaknya mengaku keberatan dengan dakwaan yang dibacakan oleh JPU terhadap kliennya. ''Kami jelas keberatan dengan dakwaan tersebut, namun untuk keberatannya akan kami sampaikan dalam eksepsi yang akan kami bacakan dalam sidang berikutnya, Kamis (15/7) nanti,''ungkapnya.

Saat persidangan itu, pihaknya juga mengajukan permohonan untuk penangguhan tahanan kota yang sudah dilakukan Kejari Kudus selama ini terhadap kliennya.

''Banyak alasan kenapa kami melakukan permohonan penangguhan penahanan tersebut, salah satunya adalah, karena klien kami sangat kooperatif, selain itu, semua barang bukti sudah dilakukan penyitaan, dan yang terakhir, klien kami sudah ada penjaminnya, termasuk kami sendiri sebagai kuasa hukumnya yang ikut menjaminnya,''bebernya.

Untuk itu, pihaknya menghendaki agar kliennya tidak perlu dilakukan penahanan kota.

Sementara itu, Eko Aryanto, Humas PN Kudus, sekaligus Anggota Majlis Hakim dalam persidangan tersebut menuturkan, Majlis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permintaan dari kuasa hukum untuk menangguhkan penahanan bagi terdakwa.

''Kami akan pelajari terlebih dahulu permohonan dari kuasa hukum untuk menangguhkan penahanan kota yang selama ini dilakukan oleh Kejari Kudus,''ungkapnya.

Eko menambahkan, selama persidangan yang berlangsung, pihaknya masih menjadikan status terdakwa sebagai tahanan kota dengan alasan masih meneruskan ketetapan dari Kejari Kudus, yang menjadikan tahanan kota terhadap kedua terdakwa tersebut.

''Namun, status tahanan kota itu, nantinya bisa saja berubah, apakah akan menjadi tahanan kurungan ataukah permohonan penangguhannya dikabulkan. Itu semua tergantung dari syarat-syaratnya, apakah terpenuhi atau tidak, baik syarat untuk ditangguhkan atau syarat untuk ditahan kurungan''ungkapnya.

Persidangan itu dipimpin langsung oleh Ketua Majlis Hakim Bambang Sucipto dengan anggota Eko Aryanto dan Somadi, serta Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rully Trie Prasetyo, Een Indrawati, dan Munfaizi dengan agenda pemeriksaan terdakwa dan pembacaan dakwaan. Dalam dakwaanya, JPU menyebutkan, kedua terdakwa dipersalahkan memindahkan lokasi proyek yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp 210 juta. Masih dalam dakwaan JPU, terdakwa Arumdyah Lienawati yang saat itu menjabat Kepala Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus, oleh JPU dinilai mengetahui perihal pengalihan pengerjaan proyek tidak pada lokasi yang tertera pada dokumen lelang. Sedangkan terdakwa Istianah, juga dipersalahkan karena mengetahui dan menyetuji proyek tersebut dipindahkan. Akibat pemindahan pembangunan lokasi proyek tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sesuai laporan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu dakwaan JPU menyebutkan, kedua terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan atau pasal 3 junto pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(lil)

PEMBELAJARAN BAGI SOPIR PENGANGKUT KAYU

Ditulis Oleh Abdul Gafar Santoso
27-03-2010,
Seorang kawan datang bercerita, kawannya bekerja sebagai sopir borongan angkutan kayu sebuah perusahaan besar. Namanya juga sopir, tentulah bukan orang pintar, sebab jika dia pintar pastilah dia setidak-tidaknya jadi bos sopir. Sebagai orang yang tidak pandai, dia hanya tahu mengangkut kayu yang dilengkapi dengan surat keterangan kayunya.


Pemerintah dan orang-orang yang mengerti menyebutnya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang biasa disebut SKSHH. Sebagai orang dengan pemikiran sederhana, SKSHH dipikirnya ibarat STNK, kalau lewat waktu berlakunya paling ditilang dan didenda di SAMSAT ketika memperpanjang STNK. Tidak ada sosialisasi dari pemilik kayu apalagi dari pejabat yang berkompeten kepada para sopir.

Alhasil suatu saat gara-gara banjir terpaksa sang sopir harus balik dan ambil jalan memutar. Akibatnya sebelum sampai tujuan kendaraannya terhadang pemeriksaan rutin oleh Petugas POLRI. Setelah melalui pemeriksaan ternyata SKSHHnya yang berupa faktur angkutan kayu Akasia telah melewati masa berlakunya. Mengingat waktu itu sedang gencar-gencarnya operasi Illegal Logging maka sial-lah sang sopir. Dianggap sebagai pelaku Illegal Logging dia ditahan dan akhirnya diputus Pengadilan dengan pidana satu tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp. 1.000.000,- subsider dua bulan kurungan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Sang sopir yang hampir 50 tahun usianya itu termangu, terlebih isteri dan anak-anaknya. Bingung, tidak mengerti kenapa suami atau ayahnya harus dipenjara. Dia suami yang baik, dia ayah yang sayang keluarga, juga baik dimata tetangga dan teman-temannya. Dia bukan penjahat, sebagai sopir dia tidak menabrak orang sehingga patut dipenjara. Dia hanya mengandalkan tenaga dan keahliannya sebagai sopir untuk kehidupan anak dan isterinya.

Lalu bagaimana dengan yang punya kayu? Perusahaan besar yang punya kayu hanya rugi kayunya disita, begitu pula perusahaan angkutan, pemilik truk hanya kehilangan truknya karena dinyatakan telah disita. Sang sopir dinyatakan bersalah oleh Pengadilan karena mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Sebenarnya bukan karena hasil hutan yang diangkut tidak dilengkapi dengan SKSHH, akan tetapi hasil hutan yang berupa kayu Acacia itu faktur angkutannya sudah melewati masa berlakunya.

Jika dibandingkan sopir itu dengan sopir Mercedes Bens yang harganya ratusan juta, sopir Mercedes Bens itu tetap lebih beruntung. Bila STNK mobilmya telah melewati masa berlakunya, dia hanya ditilang saja dan yang membayar denda tilang yang punya mobil. Coba kalau dia dinyatakan juga sebagai pembawa mobil curian. Mengapa begitu berbedanya, nilai kayu yang hanya beberapa juta saja harganya dibanding dengan mobil yang ratusan juta rupiah yang tidak disita dan bahkan mengakibatkan nasib sopirnya berbeda pula.

Nasib itu bak bumi dan langit, yang bodoh semakin bodoh, miskin dan tertindas. Yang pandai semakin pintar, kaya dan berjaya. Namun yang memprihatinkan adalah lambang keadilan yang diawali dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Mungkinkah semua itu korban dari peraturan perundang-undangan yang jauh dari sempurna karena hanya bikinan manusia saja, ataukah penafsirannya yang tidak tepat karena yang sempurna itu hanyalah mutlak milik ALLAH SWT.

Setiap peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum. Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran akan terdapat sanksi hukum kepada para pelanggarnya. Hal ini berlaku pula pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, para pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dituntut lebih cermat, rasional, bijak dan sudah barang tentu penuh rasa tanggung jawab.

Janganlah sampai terjadi pengenaan sanksi hukum menyebabkan seseorang teraniaya gara-gara peraturan perundang-undangannya yang kurang tepat sehingga mengakibatkan kesalahan penafsirannya. Kasus berikut ini kiranya dapat dijadikan bahan renungan bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Kafe dan Karaoke Dideadline Seminggu

KUDUS - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam, siang kemarin menggelar aksi unjuk rasa di Alun-alun Simpang Tujuh. Mereka meminta aparat penegak hukum dan Pemkab segera menutup kafe dan karaoke.

Pasalnya, usaha itu berdasarkan pengamatan terindikasi sering dimanfaatkan untuk hal-hal yang melanggar norma-norma. Selain itu, mereka juga meminta pembersihan segala potensi yang dapat menyebabkan kemaksiatan di Kota Keretek.

Berdasarkan pantauan Suara Merdeka, awalnya peserta aksi hanya membawa spanduk dan selebaran di Alun-Alun Simpang Tujuh. Setelah itu, mereka turun ke tengah jalan. Kondisi ini memancing debat dengan dengan aparat keamanan, karena dianggap mengganggu arus lalu lintas di sekitarnya.

Suasana memanas saat perwakilan aksi unjuk rasa beradu argumen dengan aparat keamanan. Setelah situasi agak mereda, sejumlah perwakilan peserta aksi mengadakan pertemuan dengan perwakilan Pemkab di pendapa kabupaten.

Koordinator aliansi Slamet Riyadi mengemukakan, penutupan kafe dan karaoke merupakan harga mati. Pihaknya menilai, hingga sejauh ini belum ada upaya maksimal dari pihak terkait untuk penertiban usaha tersebut.(H8-57)

Rabu, 07 Juli 2010

RATUSAN KENDARAAN BARANG BUKTI MANGKRAK DI POLRES

Rab, 07 Jul 2010

Sebanyak 121 kendaraan barang bukti yang terdiri dari 100 kendaraan roda dua dan 21 kendaraan roda empat saat ini masih berada di Mapolres Kudus. Kendaraan – kendaraan itu berada di Mapolres Kudus sejak tahun 2003 silam.

Hal itu dikatakan Wakapolres Kudus, Kompol Arman, Selasa 06 Juli 2010. Dijelaskannya, sudah beberapa kali pihaknya mengumumkan kepada masyarakat, agar pemilik kendaraan barang bukti ini untuk mengambilnya.

Namun sampai kini, pengumuman dan informasi yang sudah disebarkan melalui media, belum ada masyarakat yang meresponnya.

Pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak, berkaitan dengan barang bukti yang ada ini. Kalau untuk melelangnya, harus melalui proses di pengadilan dulu.

Ditambahkannya, barang bukti kendaraan itu kondisinya memang ada yang sudah rusak, tapi ada juga yang masih baik. Kendaraan barang bukti ini, ada yang berasal dari kasus temuan dan curanmor. Dia juga menghimbau kepada masyarakat, agar yang merasa memiliki kendaraan barang bukti ini untuk segera mengambilnya.

Dengan syarat, dapat membawa bukti diri kalau memang pemilik kendaran barang bukti itu.

ESBEMPBK KECAM ISI MoU ANTARA PPRK DAN PT. JAMSOSTEK

Sel, 06 Jul 2010

Aliansi Serikat Buruh & Elemen Masyarakat Peduli Buruh Kudus (ASBEMPBK) mengecam keberadaan atau isi MoU yang digagas PPRK dengan PT JAMSOSTEK mengenai kepesertaan program JAMSOSTEK bagi Buruh rokok di Kudus.

MoU tersebut adalah upaya mensiasati UU 3 th 1992 tentang JAMSOSTEK yang selama ini telah dilanggar oleh perusahaan PPRK.

Hal itu ditegaskan oleh koordinator ASBEMPBK, Chudori, dalam pers realesnya, Senin 05 Juli 2010. Padahal kata Chudori, UU 3 th 1992 mutlak ditaati para pengusaha dalam rangka memberikan Jaminan Sosial kepada buruhnya tanpa syarat apapun (mulai bekerja 0 th, tanpa diskriminasi gender ataupun status pekerjaan).

Walau saat ini buruh harian PPRK telah didaftar ke PT JAMSOSTEK, namun MoU tersebut tidak menjamin kelanggengan kepesertaan buruh harian dalam PT JAMSOSTEK.

Selain itu, lanjut Chudori, MoU tersebut sangat merugikan buruh harian karena mencantumkan pembayaran iuran yang menjadi tanggungan pengusaha berdasarkan upah per-buruh hanya Rp. 25.000,-yang disamaratakan. Padahal upah riil buruh harian sesuai UMK thn 2010 dengan masa kerja 0 thn adalah Rp. 25.833 per hari, dari perhitungan UMK Rp.775.000 / bln dibagi 30 hr. Bahkan bagi buruh yang mencapai masa kerja tertentu bisa mencapai Rp. 30 ribu per-hari.

Dengan kata lain, tertulis dalam MoU bahwa iuran tanggungan pengusaha ke PT JAMSOSTEK berdasarkan upah buruh harian Rp. 25.000,-/hari sangat manipulatif dan merugikan buruh dari sisi klaim yang nantinya didapat buruh harian tersebut.

Ditegaskan oleh Chudori, aliansi juga sangat menyayangkan pihak-pihak yang mengklaim sebagai serikat pekerja yang justru malah memperlambat proses percepatan masuknya buruh harian ke PT JAMSOSTEK. Harusnya tambah Chudori, yang dikritisi adalah subtansi MoU yang banyak merugikan buruh rokok, bukan malah mengancam lembaga resmi pemerintah yang memiliki otoritas dan kapasitas menangani JAMSOSTEK sebagaimana UU No. 40 th 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL, UU No. 3 th 1992 tentang JAMSOSTEK dan PP 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan JAMSOSTEK.

Pada kesempatan ini tegas Chudori, aliansi mendesak kepada Dinsosnakertrans Kudus untuk lebih meningkatkan peran pengawasan sesuai kewenangan yang dimilikinya. Apapun dasarnya, MoU tidak bisa membatalkan apalagi mengeliminir UU No. 3 th 1992 yang telah tegas mewajibkan pengusaha menjaminkan buruh ke dalam PT.JAMSOSTEK. Jika MoU tersebut bertolak belakang dengan bunyi UU, maka Dinsosnakertrans Kudus harus tegas membatalkan demi hukum dan demi melindungi para buruh.

Aliansi juga memastikan akan terjadi aksi besar-besaran jika kepesertaan Jamsostek berlaku diskriminatif. Buruh rokok borong berpotensi untuk digerakkan dan potensial untuk melawan ketidakadilan yang selama ini dirasakan.

Fakta ini dapat ditemukan dari sosialisasi yang dilakukan Aliansi keberbagai desa yang menjadi basis para buruh borong. Oleh karena itu, kata Chudori, aliansi menghimbau kepada para pengusaha untuk taat hukum dan memberikan apa yang memang menjadi hak para buruh.

APRP Dirikan Posko Pengaduan Penutupan Karaoke Harga Mati

PATI - Aliansi Petisi Rakyat Pati (APRP) resmi membentuk posko untuk menampung dukungan masyarakat yang menuntut penutupan kafe dan karaoke. Pembentukan posko ini sebagai jawaban atas sikap Pemkab Pati yang dinilai tidak serius terhadap tuntutan gabungan ormas Islam Pati yang mendesak penutupan tempat hiburan malam yang berlabel kafe dan karaoke di Pati, Senin (5/7).

Langkah tersebut ditempuh APRP, untuk menindaklanjuti upaya Pemkab Pati yang dinilai menyepelekan dan menyamarkan petisi yang telah ditandatangani pada aksi (23/6). Mereka juga menganggap Pemkab Pati tidak konsisten dan lamban dalam menentukan sikap.

''Kami sangat menyayangkan ketidak pastian Pemkab Pati dalam menanggapi tuntutan kami. Sudah jelas dalam petisi, kami menuntut tempat karaoke ditutup dan tidak untuk ditawar. Tapi, sampai saat ini pemkab tidak punya upaya konkrit dalam menyelesaikan masalah ini,'' ungkap, Jauharul La'Aly, Koordinator Aliansi Petisi Rakyat Pati, saat jumpa pers di kantor PC PBNU Kabupaten Pati.

Menurut Jauharul, hal ini jika dibiarkan sampai dengan batas waktu yang telah disepakati yakni 30 hari mulai aksi, berarti Pemkab Pati khususnya Bupati Tasiman, membiarkan rakyatnya dapat bertindak sendiri. ''Kondisi ini tidak kami inginkan, namun semisal pemkab tetap seperti ini dan tidak ada upaya untuk duduk bersama untuk mencari solusi yang baik, maka tidak mustahil aksi yang lebih besar tetap akan kami lakukan,'' tandasnya.

Ia menambahkan, dengan pendirian posko, pihaknya bertujuan dapat menampung animo masyarakat Pati terhadap aksi yang dilakukan. ''Posko itu, selain untuk menampung para relawan baru, juga berfungsi menampung permasalahan yang terjadi pascapenutupan. Jadi jika ada mantan karyawan di tempat-tempat tersebut mengadukan permasalahannya tetap akan kami terima,'' imbuhnya.

Dari hasil pengaduan tersebut nantinya pihaknya akan menyampaikannya pada pihak yang bertanggung jawab yakni pemerintah. ''Sebab yang bertanggungjawab sepenuhya adalah pemerintah jika ada pengangguran pascaaksi ini. Sebab adanya tempat tersebut juga atas persetujuan mereka,'' tandasnya.

Penasehat kultural APRP, Happy Irianto Setiyawan, mengungkapkan, dengan terciptanya kondisi ini adalah wujud komitmen APRP dalam merespon lambatnya upaya pemkab dalam menanggapi tuntutan mereka. Pendirian posko sendiri, dibagi menjadi tiga titik. Di antaranya, di kantor PC NU Pati dengan koordinat Rubianto, di kantor PDPM dengan koordinator Lulu Imam J dan di Yaumi Fatimah koordinator Selamet.(ali/joe)